MUI: Kritik Tanpa Bukti dan Data Namanya Fitnah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta elit politik untuk tidak menjadi lebih panas menjelang pemilihan presiden 2019. MUI juga menyerukan kritik dengan bukti dan data.

"Di tahun politik ini, semua pihak, terutama elit politik, harus dapat menahan diri dalam mengekspresikan politik mereka, termasuk dalam menyampaikan pernyataan agar tidak membuat suasana lebih panas, tegang, dan penuh kecurigaan," MUI Waketum Zainut Tauhid kepada wartawan, Sabtu (5/5 / 2018).

Zainut mengatakan perbedaan pilihan tidak harus diwarnai untuk memfitnah dan memfitnah dan menyebarkan tipuan dan pidato kebencian. Selain tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik, hal-hal negatif ini dapat menyebabkan gesekan dan retaknya bangunan nasional.

"Di negara demokratis, setiap kritik keras terhadap pemerintah adalah sah dan dilindungi oleh konstitusi, selama itu secara sopan disampaikan, didukung oleh bukti, data dan fakta, jika tidak didukung oleh bukti dan data, itu adalah fitnahan, "Zainut berkomentar.

"Melakukan kritik tidak haram selama kritik dapat dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Di sisi lain, Zainut mengatakan, pemerintah juga tidak perlu panik dalam menerima kritik karena bisa dijadikan patokan untuk menilai target pencapaian pembangunan. Tugas pemerintah, lanjutnya, adalah memberikan klarifikasi dan klarifikasi kepada publik secara jujur ​​dan transparan sehingga tidak ada kesalahpahaman.

"Mari kita membangun budaya politik yang elegan dengan nilai peradaban dan kesopanan, bukan hanya karena ambisi untuk berkuasa dan kemudian membenarkan semua cara," tambah Zainut.