Kemenhub Minta Operator Bikin Poster Larangan Bawa Powerbank

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang penumpang membawa powerbanks tenaga besar di atas kapal. Untuk itu, Kemenhub meminta operator penerbangan membuat poster larangan powerbank tak berdaya.

"Setiap maskapai penerbangan, pengelola bandara dan AirNav harus melakukan sosialisasi dan melakukan di lapangan. Sosialisasi berupa poster harus dipasang di tempat dimana penumpang berkumpul," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso, dalam keterangan tertulisnya, Ahad ( 18/3 / 2018).

Agus mengatakan saat melakukan Diskusi Rapat Teknis di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan di Kemenhub, Kamis (15/3/2018). Acara tersebut dihadiri oleh para pemimpin dan perwakilan dari semua maskapai penerbangan nasional dan asing yang beroperasi di Indonesia seperti maskapai penerbangan, manajer bandara, groundhandling dan AirNav. Acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh direksi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta pimpinan dan perwakilan Otoritas Bandara di seluruh Indonesia.

Menurut Agus, petugas maskapai dan bandara harus menjalankan peraturan dengan persuasif dan simpatik sehingga tidak menimbulkan hal negatif. Aturan tersebut berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor 14 tahun 2018 tentang Ketentuan yang Diijinkan Membawa Charger Baterai Portable (powerbank) dan Baterai Cadangan Lithium di Pesawat.

Selain aturan larangan powerbank yang kuat, Kemenhub juga melarang balon udara saat liburan puasa dan Idul Fitri.

"AirNav harus aktif dalam memberikan sosialisasi persuasif dan simpatik kepada orang-orang di daerah tertentu yang memiliki kebiasaan melepaskan balon udara ke luar angkasa," kata Agus.

Menurut Agus, pada 2017, penerbangan Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di tingkat Internasional. Dari USOAP (safety) ICAO Audit, nilai kita sudah mencapai di atas 80 persen. Tahun 2017 juga mengalami kecelakaan atau tidak ada kecelakaan yang menyebabkan korban penumpang.

Ini adalah rekor yang belum pernah terjadi sejak 10 tahun terakhir. Untuk itu Agus meminta tahun ini semua operator di lapangan untuk menjaga performa udara. Tidak hanya operator, tapi juga inspektur regulator yang berada di pusat dan daerah untuk menjalankan tugas pengawasannya dengan baik.

Untuk mempertahankan prestasi agar terus berlanjut, lanjut Agus, perlu kerja sama yang erat dan baik antara regulator dan operator di lapangan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Kerja sama ini, tentu saja, untuk hal-hal positif yang berkaitan dengan penerbangan bukanlah hal yang negatif yang justru melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Indonesia juga saat ini sedang menjalani penilaian untuk membuka larangan penerbangan dari Uni Eropa yang telah menderita selama 10 tahun. Untuk itu Agus juga meminta para operator dan regulator yang menjadi objek penilaian dari tim auditor UE untuk bekerja sama dan memberikan data terbaik yang pernah dijalani dan diraih. Dengan demikian diharapkan hasil penilaian akan baik untuk penerbangan Indonesia sehingga larangan terbang EU bisa dicabut.

Konektivitas

Agus juga meminta maskapai penerbangan nasional untuk berpartisipasi dalam keberhasilan program konektivitas di Indonesia dengan melakukan penerbangan ke bandara baru yang dibangun oleh pemerintah di daerah terdalam, terluar, dan rawan bencana.

"Meskipun daerah-daerah ini mungkin tidak masuk akal secara ekonomi, kami berharap dapat terus melakukan penerbangan dan kami akan mensubsidi subsidi rute ekonomi yang baik untuk memperbaiki ekonomi kawasan terbelakang sehingga pengembangan ekuitas melalui konektivitas transportasi udara di Indonesia dapat tercapai," dia berkata.

Agus mengatakan subsidi silang akan digunakan saat maskapai penerbangan ingin menambah penerbangan pada rute lemak (ekonomis). Maskapai penerbangan akan diberi tambahan penerbangan di rute lemak jika mereka juga bersedia membuka penerbangan dengan rute non-obesitas.

"Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, kami ingin memiliki keadilan dan keadilan di Indonesia, tidak memiliki wilayah sejahtera tapi juga daerah yang kurang. Kami menginginkan semua pembangunan dan kemajuan yang adil bersama sebagai satu kesatuan bangsa. dan negara bagian Indonesia, "pungkas Agus.