Ibu-ibu Mandi di Depan Balai Kota , Tolak Swastanisasi Air

Masa atas nama Koalisi Rakyat Menolak untuk Privatisasi Air Jakarta mengadakan aksi di depan Balai Kota Jakarta. Massa menuntut Pemprov DKI untuk menyediakan air bersih bagi rakyat DKI.

"Pemerintah daerah harus menjalani" kata Erna, salah seorang orator, di depan Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018).

Di demo itu, ada juga aksi emak-emak mandi bersama di depan Balai Kota. Mereka mengeluh tentang kelangkaan air di wilayah pesisir Jakarta.

"Kami masih tidak bisa masuk ke dalam (Balai Kota). Badan ini nampak gatal karena gubernur tidak membiarkan kami masuk, kami mandi di sini," Erna berteriak.

Sementara itu, salah seorang nelayan asal Muara Angke, Jakarta Utara, yang ikut protes juga mengeluhkan kelangkaan air. Dia meminta pemerintah provinsi untuk serius menangani masalah air di Jakarta.

"Kami berada di pantai sangat menderita, para nelayan sedang menderita, karena para nelayan membutuhkan air Pesisir Muara Angke Kaliadem dengan harga air yang mahal. Saat ini terang-terangan nelayan sangat jarang bisa membersihkan air," jelasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan warga Kota Modal terkait privatisasi pengelolaan air di Jakarta. Mahkamah Agung menyatakan bahwa para terdakwa, termasuk PT Aetra Air Jakarta, PT PAM Lyonnnase Jaya (Palyja), dan Pemerintah Provinsi Jakarta, telah melawan hukum untuk menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta.

MA juga memerintahkan PT Aetra, PT Palyja, dan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk menghentikan privatisasi air dan meminta pengelolaan air di Jakarta. 11 tahun 2015.

Gugatan privatisasi air diajukan oleh beberapa organisasi, di antaranya Koalisi Penyingkiran Publik Air Jakarta (KMMSAJ), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta. Mereka menggugat, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, Menteri Keuangan, Pemprov DKI Jakarta, PT Aetra, dan PT Palyja.