Pendapat Dokter di Papua : Kartu Kuning untuk Jokowi Salah Sasaran

Dokter Tigor Silaban, yang telah bertugas di Papua sejak tahun 1979, menilai kritik terhadap pemerintah pusat mengenai kondisi kesehatan di Agats, Distrik Asmat, salah arah. Sebab, partai yang paling bertanggung jawab atas wilayah otonomi khusus di era otonomi daerah adalah pemerintah kabupaten.

"Pemerintah pusat telah memberi cukup, jika orang-orang marah kepada presiden yang sedang ditegur, dana otonomi khusus, 80 persen ada di kabupaten dan pemerintah kabupaten harus ditekan untuk memperbaiki manajemen kesehatan di Agats," kata Tigor , Senin (5/2/2018) malam.

Pelaksanaan manajemen kesehatan, lanjutnya, adalah kewenangan kabupaten. Sejauh ini, dana otonomi khusus ada di tangan mereka, belum lagi dana tambahan BPJS. Anggaran ini harus cukup untuk membangun fasilitas kesehatan.

Menurut Tigor, kemunculan wabah difteri di Agats karena pemerintah kabupaten tidak menyiapkan manajemen yang baik. Ia mengungkapkan pengalamannya dalam mengelola jaringan fasilitas kesehatan di Wamena. Salah satunya membangun saluran distribusi dan komunikasi dengan petugas kesehatan di beberapa daerah pedalaman lainnya.

"Jika kita adalah dokter di puskesmas dan patroli, sistem dengan daerah pedalaman yang kita bangun, referensi yang kita buat, jalur komunikasi juga. Sementara uangnya terbatas, sangat kecil. Jika sekarang uangnya ada, tapi baru berkumpul saja. di ibukota kabupaten saja, "jelasnya.

Lulusan Fakultas Kedokteran UI 1978 memiliki pengalaman kerja selama bertahun-tahun di Asmat dalam proyek UNDP gabungan dari tahun 1997-1999. Menurutnya, karakter komunitas Asmat memang unik. Mereka menarik makanan dan dibawa pulang untuk makan bersama.

"Nah, yang makan paling banyak adalah ayahnya, maka ibunya, anaknya yang baru, anaknya juga sering mencari makanan saja, banteng sagu, memancing, apa saja," jelasnya.

Ia juga membentuk sistem manajemen fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Asmat. Pekerja lapangan menciptakan pos kesehatan di daerah terpencil.

Perkembangan ini berhasil dan dapat menjaga kualitas kesehatan masyarakat. Namun, ketika program UNDP selesai, sebuah tawaran untuk diteruskan ke bupati tidak ditanggapi dan dihentikan.

"Dulu, saat Orde Baru yang bertugas di provinsi ini memiliki kewenangan untuk mengaturnya, hal itu tidak bisa dilakukan, jadi bila ditolak maka tidak bisa apa-apa," jelasnya.

Padahal sistem ini hampir sama dengan yang dijalankan selama dinas di Wamena. Ia berhasil menciptakan pola pengelolaan untuk menjangkau daerah pedalaman yang jauh. Saat itu pembagiannya belum selesai, wilayah kerjanya lebih luas dari Provinsi Jawa Barat.