SBY: Negara Tidak Bisa Menghentikan Orang untuk Menyampaikan Hak Memilih

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menanggapi proses legalisasi yang terjadi antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut SBY, semua undang-undang harus dibuat ditujukan untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan hak pilihnya.

"Saya berpendapat bahwa undang-undang itu penting, peraturannya penting tapi ingat hukumnya adalah agar memudahkan masyarakat untuk memilih," kata SBY di Wisma Proklamasi, Jakarta, Ahad, 28 Januari 2018.

SBY mengatakan bahwa dia yakin bahwa Presiden Joko Widodo ingin meninggalkan sebuah warisan undang-undang yang baik dan memenuhi hak rakyat setelah tidak lagi melayani presiden.

"Saya yakin Pak Jokowi ingin meninggalkan warisan yang baik," kata SBY.

SBY mengaku selalu mendengarkan dan mengikuti penyusunan UU, baik perdebatan di tingkat parlemen maupun di pemerintahan.

Menurut SBY, hukum seharusnya tidak menyulitkan masyarakat untuk memenuhi haknya. Jika peraturan benar-benar menyulitkan masyarakat, kata SBY, maka peraturan tersebut dinilai salah arah.

"Yang jelas negara jangan sampai mencegah rakyat menyampaikan hak pilih dan berekspresi," kata SBY.