Ini Kata KPU , Pencoblosan Pilkada Diusulkan Libur Nasional

Jajak pendapat pemilu 2018 pada 27 Juni 2018 di 171 daerah diusulkan menjadi hari libur nasional. Apa yang dikatakan KPU?

"Jangan tanya saya, itu diminta ke pemerintah saja," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (24/6/2018).

Namun, Arief menegaskan bahwa untuk 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada bersamaan 2018 harus libur. Itu sudah diatur dalam UU.

"Yang jelas bagi daerah yang mengatur pemilihan kepala daerah harus libur karena aturan hukum, sehingga UU menyatakan pemilihan kepala daerah, Pileg, pemilihan presiden yang diadakan pada hari libur atau hari-hari yang tertutup," katanya. dijelaskan.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menyacanakan libur nasional saat pelaksanaan pilkada serentak pada 27 Juni. Ini mengacu pada aturan selama pemilu 2015 dan 2017. Seperti diketahui, tanggal 15 Februari 2017 ditetapkan sebagai hari libur nasional karena periode voting pemilu 2017.

"Dalam pemilu 2017, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 2017 diumumkan pada 15 Februari sebagai Hari Nasional" Pusat Informasi Kemendagri Bahtiar Baharuddin mengatakan kepada wartawan, Kamis (21/6/2018).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan hanya ada 171 proposal untuk pemilihan daerah. Namun, usulan lain menyebutkan hari libur nasional karena pemilih tidak hanya dari 171 daerah saja.

"Ini hanya sebuah wacana, itu akan membutuhkan keputusan pemerintah, presiden dalam hal ini, mengapa nanti hari libur nasional diusulkan," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (22/6/2018). .