Saat Lebaran Dinsos DKI Siap Halau Pengemis-Gelandangan

Dinas Sosial Jakarta siap memblokir masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebelum Idul Fitri. Ratusan petugas akan ditempatkan di titik-titik rawan di wilayah Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Dinsos Provinsi DKI Jakarta Masrokhan pada acara apel bersama dalam konteks pengendalian sosial PMKS jalanan sebelum Idul Fitri di kantor Dinsos Jakarta, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018). .

"Penerapan apel ini memiliki makna yang penting dan strategis karena selalu mengingatkan kita bahwa salah satu masalah sosial di DKI Jakarta adalah adanya PMKS jalanan, oleh karena itu telah menjadi komitmen kerja sama terkait SKPD dalam rangka mewujudkan Jakarta membersihkan jalan PMKS. , "Kata Masrokhan.

Menurut Masrokhan, ini sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Implementasi, Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan Terkait PMKS.

Masrokhan menjelaskan Dinsos DKI dan instansi terkait lainnya telah menangani PMKS sejak awal Ramadhan, 17 Mei 2018. Jumlah PMKS yang bisa dijangkau sebanyak 250 orang atau kurang dari pada Ramadhan 2017, yaitu 842 orang.

"Itu di 2018, dibandingkan dengan 2017, ada penurunan 61 persen." Kami menghargai penurunan ini bahwa kami bekerja semangat untuk menjaga DKI Jakarta bebas dari PMKS di masa depan, "jelasnya.

Menjelang Idul Fitri, Masrokhan melanjutkan, akan memperketat pengawasan PMKS. Penitipan akan dilakukan di 284 titik di daerah rawan di Jakarta, seperti jembatan pejalan kaki (JPO), pasar tradisional, TPU, mal, hingga penghuni perumahan.

"Kontrol sosial PMKS jalanan sebelum Idul Fitri 1439 H Hari 2018 akan melibatkan gugus tugas P3S dari 425 orang di 5 kotamadya administratif, secara intensif memantau keberadaan PMKS jalanan, sehingga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi warga Jakarta. siapa yang akan merayakan hari raya Idul Fitri, "katanya.

Kemudian PMKS akan diidentifikasi dan dinilai. Setelah itu, dirujuk ke lembaga sesuai dengan jenis masalah sosial dan diberikan pembinaan. Selanjutnya, PMKS akan dipulangkan ke daerah asal.

"Pengendalian sosial dilakukan terus menerus sehingga tidak ada ruang bagi PMKS jalanan untuk melakukan kegiatan mereka di Provinsi DKI Jakarta dan memberikan penyelamatan sosial dan perlindungan terhadap PMKS jalanan agar tidak jatuh ke masalah yang lebih kompleks," tambahnya.