Susi Mengungkapkan Kerugian Akibat Pencurian Ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan dampak negatif pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia yang selama bertahun-tahun telah ditinggalkan. Hilangnya tidak tanggung-tanggung, menghilangkan separuh dari total rumah tangga nelayan.

Hal ini disampaikannya saat membuka Diskusi Panel Revisi UU Perikanan yang berjudul 'Urgensi Revisi UU Perikanan untuk Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan', di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta.

"Lebih dari 7.000 ketika total 10.000 ikan di luar negeri, sepanjang 7.000-nya, kapal nelayan luar negeri di Indonesia selama bertahun-tahun, menghilangkan 50% dari total jumlah nelayan Indonesia," katanya, Senin (21/5 / 2017) .

Susi menyebutkan, sejak 2003-2013, berdasarkan data sensus pemerintah dan Bank Dunia, jumlah rumah tangga nelayan menyusut dari 1,6 juta menjadi 800 ribu.

"2003-2013, hasil sensus pemerintah dan Bank Dunia, jumlah rumah tangga nelayan dari 1,6 juta, tinggal hanya 800 ribu," katanya.

Tidak hanya itu, Susi mengatakan 115 perusahaan berbasis ekspor perikanan Indonesia bangkrut karena pencurian ikan oleh orang asing yang dibiarkan selama bertahun-tahun.

"Bangkrut 115 perusahaan ekspor ikan dan udang, pada periode yang sama (2003-2013) tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang bertanya, tidak ada keluhan, tidak marah, semua diam," lanjut Susi.

Stok ikan di laut Indonesia karena pencurian ini juga turun tajam. Stok ikan 22 juta ton, karena penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, menjadi hanya 6,5 ​​juta ton pada tahun 2013.

"Ikan stok dari 22 juta ton, turun menjadi 6,5 juta ton saja, 2013, tidak ada yang merasakan apa-apa," jelasnya.

Oleh karena itu, segera setelah ia menjabat sebagai menteri membuat kapal ilegal membanting kebijakan yang mencuri ikan di perairan laut Indonesia.

"Jika tidak ada kata tenggelam, eksekusi hukum perikanan yang kita miliki, bagaimana mengatasinya," tambahnya.