JK Harap RUU Tentang Terorisme Disahkan oleh DPR pada Mei atau Juni Tahun ini

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap RUU Terorisme bisa diloloskan oleh DPR pada Mei atau Juni tahun ini. JK percaya bahwa pemerintah tidak perlu mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti hukum (Perppu).

"Kami berharap Mei / Juni ini bisa selesai," kata JK di kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018).

Menurut JK, pemberantasan terorisme juga terus berjalan. Ia menegaskan, setiap tindakan yang membunuh orang tak bersalah adalah teroris.

"Tidak perlu Perppu, nyatanya tanpa itu (RUU Terorisme) dijalankan, jika hanya formula, yang ingin membunuh orang tak bersalah, yaitu teroris, yang ingin menjadi teroris yang berbeda, tidak harus berpegang pada banyak "Sudah jelas siapa teroris yang mengancam untuk membunuh orang tanpa alasan yang jelas," kata JK.

Karena itu, revisi UU No. 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme akan segera disahkan oleh DPR. Aksi teror di Mako Brimob, Depok dan Surabaya juga mendorong percepatan ratifikasi RUU Terorisme.

"Ya itu langsung (didukung), mungkin juga di Jakarta (kerusuhan di Mako Brimob, Depok) dan Surabaya akan menjadi penggerak masa depan. Kalau dulu yang punya peran, ya semua punya peran lah, polisi Tentunya, TNI juga memiliki kemampuan karena kita terlalu luas, polisi memiliki kantor polisi, TNI memiliki Koramil ini jika semua yang terlibat baik, "katanya.

Sebelumnya, semua fraksi yang terlibat dalam pembahasan RUU Terorisme dikatakan telah mencapai kesepakatan.

"Fraksi di komisi DPR sudah bulat, hampir semua substansi sudah selesai," kata anggota Komisi Khusus RUU Terorisme dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldy kepada wartawan, Selasa (15/5/2018).

Bobby menegaskan, tidak ada fraksi di komite RUU Terorisme yang menyuarakan penolakan. Selama waktu ini, panitia khusus menunggu pemerintah yang beberapa kali meminta penundaan.

"Tampaknya hampir bulat, pemerintah meminta waktu," katanya.